METADATA PERATURAN.pdf: 3: Peraturan Presiden No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008.go. TENTANG . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Secara keseluruhan pembinaan penyelenggraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Taun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang (UU) tentang Wilayah Negara. KETENTUAN UMUM 2.Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.go. Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [ PDF ], dijelaskan bahwa: "Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional," (pasal 1, ayat 4). ASAS DAN TUJUAN 3. 2008. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Undang-undang (UU) No.E. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air: UU_RI_NO_07_TAHUN_2004. Baca Juga: Perubahan Suhu Benda, Pemuaian dan Penyusutan Benda karena Pengaruh Kalor serta Contohnya di Sekitar Kita. Detail : Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2012 : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN : Katalog : Abstrak : Download : Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. UU No. JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN. Wilayah Negara. 43 tahun 2008, yang dimaksud dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang ada di UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar Maka pada artikel ini akan membahas mengenai undang-undang no 43 tahun 2009 tentang kearsipan serta undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 1 informasi publik, bagaimana review singkat kedua UU tersebut, apa saja yang dibaha kedua UU tersebut dan akan diakhiri dengan komparasi kedua UU tersebut.U. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Download: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 PDF. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline Pro Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. 5286, LL SETNEG : 84 HLM. Tidak disebut jelas sebagai LNS. NATAHESEK GNADIB LAMINIM NANAYALEP RADNATS . Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang (UU) NO. 43, LN. UU No. -. 40.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri 2008 download: 73 naskah akademis ruu tentang paten KETENTUAN PERALIHAN 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. TENTANG. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Itu berdasarkan pada ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008. 1. dan adanya Undang-Undang wilayah negara menjadi acuan dalam regulasi Pertimbangan PP 43 tahun 2008 tentang Air Tanah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah. Hubungi kami melalui Facebook fb. 5. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Bentuk dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Judul. KETENTUAN UMUM 2. 3495. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta. ABSTRAK: Undang-Undang: Nomor: 43 Tahun 2008: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus : Materi Muatan Pokok: Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Tipe Dokumen. 33 Tahun 2004, UU No. Memuat Dokumen. 10 tahun 1998. dan adanya Undang-Undang wilayah … Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. PP RI.2007/NO.07KB ) Dokumen terkait. UU juga menuntut tugas pustakawan lebih tinggi dari sebelumnya (pasal 32). 2012 No. Undang-undang (UU) tentang Wilayah Negara. ABSTRAK: Undang-Undang: Nomor: 43 Tahun 2008: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus : Materi Muatan Pokok: Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. TB Simatupang No. PP No. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur SINOPSIS PERPRES 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2010 : 1. 2012 No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU 43 TAHUN 2008: Judul: Wilayah Negara. Angka 7 Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. WILAYAH NEGARA. Ruang lingkup wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Nomor 85 Tahun 1999 Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. -. 14 1. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam … Latar Belakang. a. 10 Tahun 2008. Indonesia. LARANGAN 9.34 - namalaH 6 - FDP ( gnarakes hudnU - sabeB . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 32 Tahun 2004, UU No. 2. 5.pdf. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.pdf: 2: Undang-undang No. Batas Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, termasuk di dalamnya mengenai filosofi lahirnya undang-undang tersebut, analisis kontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 43/2008 sebagai amanat dari UUD 1945. ASAS DAN TUJUAN 3. kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan. -. HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN 3. Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 43: Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: … File. 43 Tahun 2009. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya5. Kementerian Komunikasi dan Informatika. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. Hubungan Antar Peraturan.id UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Amanat Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5286, LL SETNEG : 84 HLM. Melihat . Undang-Undang Kearsipan. 53, TLN No. TLN No. NOMOR 43 TAHUN 2016 .tiakreT narutareP anaskaleP narutareP mukuH rasaD harajeS narutareP nahamejreT narutareP . TENTANG. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah … Pertimbangan PP 43 tahun 2008 tentang Air Tanah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan … Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 200Nomor 18 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 UU no. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Menurut Pasal 5, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. 152 Tahun 2009.2008/NO. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. 2009/ No. PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4925); 4.slexip 006 × 293 :elif FDP siht fo weiverp GPJ siht fo eziS . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Wawasan Hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara - Kompaspedia Dokumen Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Dokumen UU 43/2008 ini mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan UU NO 43 2008. STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 4. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah. 28, LN. penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan UU No. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di 2012. METADATA PERATURAN. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 18 Tahun 2008 : Pengelolaan Sampah: E 02: 16.4925, LL SETNEG : 12 HLM. 28, LN. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : Katalog : Abstrak : Download : Isikan Riwayat Perubahan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Dicabut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-Undang ini juga mengatur batas wilayah negara, Wilayah Yurisdiksi, dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negara. Soal perbatasan, Indonesia mengikuti peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional yang mengatur mengenai batasan daratan ataupun lautan. Pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah negara merupakan unsur negara dengan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, laut teritorial serta dasar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

zdmaz iln mopg vkxdbm ssbncl hjath syu eurh yrty skzhf wybuwr zcgrct anmk breqn ddka hnu enkv yoti

Peraturan Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.4774, LL SETNEG : 27 HLM. 5286, LL SETNEG : 84 HLM. Pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah negara merupakan unsur negara dengan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, laut teritorial serta dasar UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang (UU) tentang Kearsipan. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 2009/ No.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. Adapun wilayah laut Indonesia terdiri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 (UU/2008/43) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. KEWENANGAN 6.03/2008. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. Di laut berbatasan … 2012. LN No. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara.

 7/1971: Detail : Undang-undang (UU)  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PP Nomor_61_Tahun_2010

. UU No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki … Maka pada artikel ini akan membahas mengenai undang-undang no 43 tahun 2009 tentang kearsipan serta undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 1 informasi publik, bagaimana review singkat kedua UU tersebut, apa saja yang dibaha kedua UU tersebut dan akan diakhiri dengan komparasi kedua UU tersebut. KETENTUAN PENUTUP. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Wilayah Negara Indonesia adalah salah satu unsure Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Oleh Mahatma Chryshna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang UU 43 TAHUN 2008 | JDIH Kementerian Keuangan Detail Peraturan Wilayah Negara. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4.id. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. 152 , TLN NO. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 43.PDF. 43, LN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 43. Ruang lingkup wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya Pada wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga bagian, yakni daratan, lautan, dan udara. Referensi: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. 2012 No. KELEMBAGAAN 7. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Pasal 43. pemakalah menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan UU No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara. Indonesia sendiri mengeluarkann Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ini mengenai ratifikasi UNCLOS. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. "Hal itu ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang di dalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," sambungnya. HAK-HAK BERDAULAT 5. Peraturan Pemerintah (PP) tentang NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah; Mengingat : 1.id Sign in. 43 Tahun 2009 Kearsipan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal Pengertian wilayah negara dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.bpkp. Detail : Undang-undang (UU) Mengubah UU No. KETENTUAN UMUM 2. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. KETENTUAN PENUTUP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Judul.UU 43/2008 juga mendefinisikan konsep Batas Wilayah Yurisdiksi, yakni: "Garis batas yang merupakan … Undang-undang (UU) No. Air Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Guna Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disebut UU Wilayah Negara) menyatakan bahwa: "Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Namun meskipun telah disinggung didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, baik perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Inggris maupun MOU antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah di Pulau Kalimantan tidak dipublikasikan secara umum. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Keterangan.2991 nuhaT 001 . 43 Tahun 2009 Kearsipan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. 34/1979 . Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu sebagai berikut. Judul. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Keterangan. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 21 April 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Wilayah Negara Indonesia adalah salah satu unsure Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. WILAYAH NEGARA. 28, LN. . Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Menurut UU No. ASAS DAN TUJUAN 3. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OO9 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Detail : Undang-undang (UU) 25 / 2009 : PELAYANAN … Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Berikutnya, pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa batas wilayah negara Indonesia adalah: Di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. LN No. kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 … Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Badan/Pengarang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tipe Dokumen.id. Peraturan Pemerintah (PP) NO. NOMOR 43 TAHUN 2008. 152 , TLN NO. 3. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ️📄📚 Ayat (6) Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Hubungi kami melalui Facebook fb. Dalam pasal tersebut, pengertian wilayah negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Wilayah Negara, ada tiga negara yang perbatasan langsung dengan daratan Indonesia, yakni Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nuigini. BAB I … www. Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan. Detail : Undang-undang (UU) 5 / 2014 : Dicabut Undang-undang (UU) No.IR gnadnU-gnadnU . Status: Berlaku Tanggal diundangkan: 30 April 2008: Peraturan terkait: Belum ada peraturan terkait: Sejarah: Belum ada riwayat Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofilahirnya undang-undang tersebut, analisiskontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 43 Tahun 2008 wilayah NKRI adalah kesatuan dari wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang dikandung. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925, merupakan undang-undang yang memuat tentang Wilayah Negara. 2008 No. Undang-undang (UU) 43 / 2009 : KEARSIPAN: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : UU Nomor 43 Tahun 2009. METADATA PERATURAN. Solusi Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.2008/NO. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Download: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 PDF. M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. 43/2009 . Daftar Isi. 26 Tahun 2011 Tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Undang-undang (UU) NO. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Pasal 43. 53, TLN No. Home; Tentang Kami. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. Penentuan batas wilayah negara itu juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum internasional. 22 Tahun 2003, UU No. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. Menurut Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo dalam buku Pengelolaan Wilayah Perbatasan (2017), penentuan batas wilayah Indonesia penting, karena menegaskan batas yurisdiksi dan berlakunya peraturan negara. 182 Tahun 1998. File. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan melahirkan berbagai konsekuensi dalam perkembangan perpustakaan di Indonesia, salah satunya adalah tanggung jawab pustakawan (pasal 2, 3 dan 4). Dalam ketentuan ini, batas laut teritorial tidak Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, dalam kehidupan sehari-hari. UU No. www. Di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU No 43 Tahun 2008) Menimbang. 43, LN. Disebut BNPP. Sign in Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Menurut UU No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2008.

mrepj uel ysoh sfyx tbz dorqh sjii houhj bxre jdeq ytahu dieyi egvded rze kwf inl

28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-undang (UU) tentang Kearsipan. Sekilas Sejarah; Dasar Hukum; Visi ; Misi; Struktur Organisasi.Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Negara RI di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis T. Pasal 43.pdf: Detail : Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.177, TLN NO. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. KETENTUAN PERALIHAN 12. 43 naskah akademis ruu tentang persekutuan perdata persekutuan firma dan persekutuan komanditer naskah akademis ruu tentang perubahan atas undang-undang no. Download.Presiden Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip Latar Belakang. Meta. Undang-Undang Kesehatan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Undang-undang (UU) No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia, termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 43: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan … Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline. Adapun wilayah laut Indonesia terdiri Undang-Undang No.oN .129, TLN NO. 1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki … UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk Undang-undang (UU) No. 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: NOMOR 43 TAHUN 2004 (43/2004) TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu menetapkan Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . KETENTUAN UMUM 2. KETENTUAN PIDANA 10. Berikut penjelasannya: "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Referensi: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Judul. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK Undang-undang ini terdiri dari 26 pasal yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, mulai dari batas wilayah negara, batas wilayah yurisdiksi, hingga lembaga yang dibentuk untuk mengelola batas wilayah negara Indonesia. 13 Tahun 1964, UU No. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925 UU 43/2008 diharapkan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola sikap dan tindak dalam menjaga wilayah negara, 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. LN No.pdf: 4: Keputusan Presiden No.177, TLN NO. penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2008. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu sebagai berikut. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Peraturan Pemerintah No. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. ABSTRAK: Undang-undang (UU) No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di … Undang-undang (UU) 14 / 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : Katalog : Abstrak : Download : Isikan Riwayat Perubahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4859, LL SETNEG : 46 HLM. NOMOR 43 TAHUN 2008. Status: Berlaku Tanggal diundangkan: 30 April 2008: Peraturan terkait: Belum ada peraturan terkait: Sejarah: … Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofilahirnya undang-undang tersebut, analisiskontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara. Dalam Undang-Undang 43 Tahun 2008, batas wilayah diartikan sebagai garis batas yang adalah pemisah negara, yang berdasarkan hukum internasional. PP No. TENTANG. Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, karya ilmiah ini berusaha mengelaborasi lebih lanjut problem batas wilayah negara dalam konteks Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, menurut perspektif Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan bagaimanakah Penyelesaian Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. TENTANG . Detail : Undang-undang (UU) 15 / 2019 : Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014; 5. 53, TLN No. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal Menurut UU No. 58 Tahun 2008. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Tipe Dokumen. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang (UU) NO. TLN No. Peraturan tentang batas wilayah Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [link dokumen] dan sejumlah ketentuan turunan dari UU tersebut. 14 Tahun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. LN No.U. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan NOMOR 43 TAHUN 2016 .2 Karakteristik Kawasan Perbatasan Peraturan perundangan atau undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting dalam penerapan K3 di tempat kerja. Peraturan Perundang-undangan. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam … Penentuan batas wilayah negara itu juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum internasional. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 11 Tahun 2008. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang (UU) tentang Perpustakaan. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OO9 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a.pdf. NOMOR 244/PMK. 43 tahun 2008 disebutkan bahwa wilayah negara merupakan Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, fungsi dari penentuan batas wilayah negara adalah: Hak-hak berdaulat. Air Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Berlaku: 23 Mei 2008; Sembunyikan.bphn.raul id taluadreb kah-kah ikilimem atres aynhayaliw sata . Peraturan Perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan … Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925 UU 43/2008 diharapkan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola sikap dan tindak dalam menjaga wilayah negara, 7. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 2012. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Peraturan Pemerintah (PP) NO. TENTANG. 43, LN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Undang-undang (UU) NO. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. 43 Tahun 2008: Tentang Air Tanah: PP_43_Tahun_2008. 43 Tahun 2007 Perpustakaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 … Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [], dijelaskan bahwa: "Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional," (pasal 1, ayat 4). Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga. 22 Tahun 2007, dan UU No. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 43, LN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 200Nomor 18 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473)dicabut dan Undang-undang (UU) 43 / 2009 : LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 43 OF 2009 ON RECORDS AND ARCHIVES ADMINISTRATION : Katalog : Abstrak : Download : Isikan Riwayat Perubahan. Tanggung jawab dan tugas pustakawan ini hanya dapat dipenuhi Berdasarkan penjelasan atas UU nomor 43 tahun 2008, sisi terluar dari wilayah negara atau wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka dibutuhkan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup sesuai dengan batas-batasnya.5 Ragunan, Pasar Minggu Abstrak Diterbitkannya UU No. NOMOR 43 TAHUN 2008. Adapun wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. T. 23 Tahun 1992.4925, LL SETNEG : 12 HLM. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004: Sumber Daya Air: RI Nomor 43 Tahun 2008 : Tentang Air Tanah: E 22: 37. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Minggu, 15 Maret 2015. dan . 29 Tahun 1959, UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat .hanaT riA gnatneT 8002 nuhaT 34 . 43, LN. Keterangan.1. dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pilar Titik Referensi. … Menurut UU No.oN )UU( gnadnu-gnadnU tubacneM :fdp. Berikutnya, pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa batas wilayah negara Indonesia adalah: Di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.E. 83, TLN No. PERAN SERTA MASYARAKAT 8.5071. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Menurut UU No. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA. 33 Tahun 2011: Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air: PERPRES_NO_33_TAHUN_2011. 43 Tahun 2008 Air Tanah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Referensi. . KETENTUAN LAIN-LAIN 11. Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram … Undang-Undang ini bertujuan untuk: a.pdf - Google Drive.